panda-bima.desa.id/ Pembahasan APBDesa Panda Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan Ruangan Kepala Desa, mulai pukul 09.30 yang dihadiri Perangkat Desa (Kepala desa, Sekretaris desa, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun) dan seluruh anggota BPD. Dalam pembahasan yang menjadi topik utama tentang perubahan beberapa program kegiatan yang telah dirancang. Pembahasan RAPBDes TA. 2017 ini, cukup alot, rapat pembahasan ini dilakukan perbidang, dari 4 (empat) bidang. Draf APBDes disampaikan oleh Saudara Imam Mahfud Maulana, S.Pd (Sekdes) dan selanjutnya anggota PBD memberikan masukan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang pertama kali dibuka pada pembahasan, cukup berjalan lancar dan dapat disetujui oleh seluruh Anggota BPD. Peningkatan pelayanan kepada Masyarakat yang sesuai dengan Visi dan  Misi Kepala Desa, sehingga anggaran yang nantinya akan terserap tentang perubahan tata ruang pelayanan yang optimal, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan merasa nyaman. Pemerintah Desa kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat bahwa setiap masyakat yang membutuhkan pelayanan administrasi apapun tidak ada pungutan.

Namun, pembahasan pada 3 (tiga) bidang selanjutnya (Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat) cukup memberikan tantangan bagi Tim Penyusun RAPBDes, karena setiap kegiatan harus benar-benar berasal dari aspirasi masyarakat melalui Musyawarah tingkat dusun dan musyawarah tingkat desa, dan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan atas dasar kepentingan beberapa golongan. Dalam pembahasan APBDes anggota BPD banyak sekali memberi masukan kepada Pemerintah Desa tentang beberapa program pembangunan fisik, pengelolaan Kekayaan/Asset desa dan yang terkait dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Sumber dana yang terdapat dalam APBDes TA. 2017 ini, bersumber dari APBN (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Hasil Pajak & Retribusi  Daerah Kabupaten (BDPRD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Khusus PADes perlu ditingkatkan sehingga dapat menopang pembangunan sesuai harapan masyarakat…

Pembahasan APBDes ini baru usai pukul 02.30 Wita,

Edon pandawansyah/Admin.panda

Kegiatan Awal tahun Anggaran 2017 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, menggelar Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Desa (Kamis, 30/03/2016) yang bertujuan untuk membahas program kerja, peran dan tupoksi BPD sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa dalam membangun sinergitas antara BPD dan Pemerintah Desa sekaligus membahas program kerja untuk kegiatan pembangunan tahun sebelumnya yang masih dalam tahap pelaksanaan.
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi kali ini berawal atas dasar usulan atau gagasan Masyarakat Dusun Sori Genda, Rapat yang bertempat di Ruangan Kepala Desa Panda. Yang dihadiri langsung oleh Kepala Dusun se-desa Panda dan Seluruh Anggota BPD beserta Jajaran Pemerintah Desa.
Menurut Muhammad Said (Ketua BPD Desa Panda), menjelaskan, ”kegiatan ini merupakan kegiatan silaturrahmi perdana BPD Panda di Tahun 2017 yang Alhamdulillah dihadiri oleh seluruh anggota BPD dari utusan wilayah dusun, yaitu Dusun Oi Niu, Dusun Kalaki, Dusun Oi Ncinggi, Dusun Sori Genda dan Dusun Ncona Fanda” Tuturnya
”Saya merasa bangga dengan kegiatan ini, selain sebagai ajang silaturahmi dan shering ilmu tentang rangkaian program kerja demi suksesnya pembangunan desa dan beliau menyampaikan pula bahwa peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa, semoga kegiatan pembangunan yang telah dirancang dalam RKPDes dan APBDes TA. 2017 dapat berjalan sesuai rencana yang diharapkan,” Terangnya.
“Kami juga selaku BPD di setiap kesempatan selalu menyampaikan kepada Kepala Desa tentang pentingnya peran BPD terhadap jalannya Penyelengaraan Pemerintahan Desa dan selalu menekankan pentingnya transfaransi anggaran dengan BPD dalam menyusun maupun membahas berbagai peraturan desa terutama dalam pembahasan APBDes sesuai yang ingin diharapkan oleh Masyarakat desa pada umumnya” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Panda, Yusuf Ahmad yang juga ikut hadir dalam pembukaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ini, menyampaikan “saya apresiasi kepada BPD Panda yang berinisiatif menyelenggarakan Rapat koordinasi dan Konsultasi ini untuk mengevaluasi program kegiiatan pembangunan desa agar dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan bersama,“ pungkasnya.
Dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi ini dapat disimpulkan bahwa secara umum BPD Panda selama ini merasa belum dapat berfungsi maksimal atau kurang difungsikan keberadaannya oleh Pemerintah Desa sehingga kemitraan dan sinergitas antara Pemerintah Desa dan BPD masih perlu ditingkatkan demi kemajuan desa secara menyeluruh. Sejauh BPD itu sendiri menyadari bahwa peran BPD jangan sampai diluar batas kewenangan dalam peraturan yang berlaku.

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan (Frequently Asked Questions/FAQ) terkait dengan Program JKN.

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pada UUD 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah menjalankan UUD 1945 tersebut dengan mengeluarkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004, SJSN diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Sosial dimana setiap peserta wajib membayar iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam SJSN, terdapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya. Sebelum JKN, pemerintah telah berupaya merintis beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, antara lain Askes Sosial bagi pegawai negeri sipil (PNS), penerima pensiun dan veteran, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek bagi pegawai BUMN dan swasta, serta Jaminan Kesehatan bagi TNI dan Polri. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, sejak tahun 2005 Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, yang awalnya dikenal dengan nama program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM), atau lebih populer dengan nama program Askeskin (Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin). Kemudian sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, program ini berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Seiring dengan dimulainya JKN per 1 Januari 2014, semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, Polri, dan Jamkesmas), diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sama halnya dengan program Jamkesmas, pemerintah bertanggungjawab untuk membayarkan iuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Seperti yang dilakukan BPJS Kabupaten Bima di Desa Panda, Rabu, 8 Februari 2017. menggelar Sosialisasi terkait kurangnya pemahaman Masyarakat akan adanya program JKN ini.

Sosialisasi mengenai BPJS dan informasi lengkap mengenai Jaminan Kesehatan Nasional ini diberikan langsung oleh staff BPJS Kesehatan cabang Bima yaitu Bpak Ilham. Informasi yang diberikan berupa garis besar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), landasan hukum, apa saja sistem Jaminan Sosial Nasional, bagaimana proses,jenis, dan tahapan kepesertaan, syarat pendaftaran, identitas apa saja yang berlaku, manfaat jaminan kesehatan, alur pelayanan kesehatan serta tahapan pemberian fasilitas kesehatan, kemudian apa saja pelayanan kesehatan yang dijamin dan yang tidak dijamin.

Banyak masyarakat menilai sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di tingkat desa masih rendah, terbukti banyak masyarakat bahkan aparatur pemerintah daerah belum mengetahui program tersebut, seperti kutipan bpk Nurdin Ahmad sebagai tokoh Masyarakat desa Panda bahwa “Sosialisasi masih sangat rendah, jadi banyak masyarakat yang tidak paham BPJS, sehingga banyak laporan masyarakat yang belum mengetahui tujuan dan manfaat BPJS”. Bahkan program itu, lanjut dia, masih banyak yang belum dipahami oleh aparatur pemerintah di tingkat desa. “BPJS seperti apa, ini banyak yang belum tahu, jangankan masyarakat, perangkat pemerintah desa banyak yang tidak tahu,” katanya.

Masyarakat berharap sosialisasi program pemerintah dapat diketahui oleh aparatur pemerintah daerah bahkan hingga RT/RW selanjutnya menyampaikan kepada masyarakat tentang manfaat BPJS.

Tujuan BPJS itu sendiri adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dari program jaminan kesehatan sebelumnya. Harapan banyak pihak khususnya masyarakat BPJS harus proaktif mensosialisasikan ini dan memberikan pelayanan yang baik, karena ini asuransi murni, lembaga pemerintah yang otomatis harus pro-rakyat.

Bpk Yusuf Ahmad (kades Panda) dalam pernyataannya “pelaksana program tersebut harus melaksanakannya sesuai aturan dan tidak membingungkan masyarakat. Pelaksana program BPJS tersebut, bukan hanya Rumah Sakit pemerintah tetapi Rumah Sakit atau klinik swasta yang sudah menjalin kerja sama harus melayani pasien peserta BPJS”

“Mohon agar BPJS Kesehatan mengampanyekan informasi seputar BPJS Kesehatan hingga ke tingkat desa, terutama ke Kelurahan dan RT, hal ini sangat perlu mengingat banyak penduduk desa yang tidak mengetahui tentang BPJS Kesehatan ini. Harap menjadi perhatian.” lanjutnya.